desa pinter

menambah pinter desa pinter

Seluler Masuk Desa (1)

Posted by taufikrachman09 pada 11 Oktober 2009

Kendala Pengembangan Telepon  Pedesaan

Teknologi dan informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kesenjangan digital akan segera berakhir. Inilah salah satu kesimpulan yang dilontarkan Jeffrey D Sachs, seorang guru besar ekonomi Universitas Colombia, Amerika Serikat. Pada satu kolom di Gulf Times edisi 21 Agustus 2008, Jeffrey D Sachs mencatat suatu perubahan yang mendasar di desa-desa di negara bagian Andara Pradest dan Gujarat, India, menyusul kehadiran telepon nirkabel di dua negara bagian tersebut. Kehadiran telepon seluler di desa-desa, tulis Jeffrey D Sachs, telah mendorong terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Layanan telepon seluler disebutnya telah memberi kontribusi bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Fenomena ini, antara lain, tercermin dari makin meluasnya kemampuan jelajah mobil ambulans dalam melayani masyarakat. Layanan telepon nirkabel juga telah mengantarkan masyarakat ke sistem perbankan formal–sesuatu yang sebelumnya belum dikenal masyarakat pedesaan setempat. Layanan yang sama juga melahirkan revolusi di bidang logistik pertanian ke sistem pemasaran eceran yang lebih baik, sehingga memungkinkan petani mendapatkan harga jual yang lebih baik. Termasuk didalamnya pemberdayaan petani dalam melakukan diversifikasi produk maupun pembaharuan dalam sistem tanam. Memperhatikan berbagai dampak positif kehadiran layanan telekomunikasi di pedesaan, Sachs menyatakan bahwa The Digital divide is begining to closed.[1] Berakhirnya kesenjangan digital merupakan dampak langsung dari meningkatnya informasi digital melalui ponsel, pesan singkat dan internet. Informasi digital secara masif telah menjangkau seluruh belahan dunia–termasuk negara-negara miskin di dunia, dan mendorong lahirnya suatu revolusimbahsi di berbagai bidang, baik  ekonomi, politik maupun sosial. Telepon nirkabel dan internet nirkabel, kata Jeffrey D Sach, telah membebaskan desa dari isolasi dan selanjutnya menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan perubahan di desa bersangkutan.

Apa yang ditulis Jeffrey D Sach, dalam batas-batas tertentu juga terjadi di Indonesia, utamanya pada desa-desa terpencil yang telah terjangkau layanan telekomunikasi. Suatu studi yang dilakukan t-Project dan PUSTRAL UGM terhadap desa-desa di ASEAN yang memiliki akses telekomunikasi melalui program Univ ersal Services Obligation (USO), mencatat sejumlah dampak positif. Sekalipun studi ini tidak memberikan data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai dampak kehadiran akses telekomunikasi di pedesaan, namun dengan mengamati berbagai kecenderungan yang ada, studi ini menemukan sejumlah indikasi yang menggambarkan dampak positif kehadiran fasilitas telekomunikasi di pedesaan. Indikasi dimaksud kemudian dikelompokan pada lima kategori, yakni[2]:

· USO memberikan manfaat ekonomi seperti peningkatan produktivitas dibidang agrikultural, nonagrikultural, serta distribusi pendapatan. Sekalipun untuk kategori ini tidak terdapat data yang bersifat kuantitatif, berbagai indikasi yang ditemukan dalam studi ini menggambarkan adanya kecenderungan terjadi peningkatan produktifitas dan distribusi pendapatan di pedesaan di Indonesia, pasca tersedianya fasilitas telekomunikasi di desa bersangkutan.

· USO memberi kontribusi bagi terjadinya perubahan pada kehidupan sosial, utamanya dalam komunikasi. USO mengakselerasi layanan-layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, termasuk kehidupan beragama. Untuk layanan kesehatan, telepon antara lain dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi seputar jam praktik dokter, ada tidaknya dokter yang bertugas, termasuk layanan gawat darurat.

· Ketersediaan akses telekomunikasi telah menghapus jarak dalam konteks etnis, budaya lokal, agama dan ideologi, melalui komunikasi dan kerja sama diantara warga masyarakat dalam satu komunitas.

· Telekomunikasi telah mempromosikan kesetaraan dan mengurangi diskriminasi seksual, kelas dan area dalam satu komunitas.

· Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, komunitas dan lembaga-lembaga lokal. Di Indonesia fenomena ini, antara lain tercermin dari peran fasilitas telekomunikasi dalam memberi dukungan penting dalam akselerasi dan koordinasi tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan umum 2004.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa telekomunikasi memberi banyak benefit dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Memperhatikan dampak positif kehadiran telekomunikasi di pedesaan, sudah selayaknya apabila seluruh desa di Indonesia memiliki akses telekomunikasi. Lebih dari sekadar memberikan benefit kepada masyarakat pedesaan, ketersediaan akses telekomunikasi di pedesaan juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pertimbang012annya, komunikasi yang efektif, bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.[3] Selain memberikan dampak positif bagi desa bersangkutan, kehadiran akses telekomunikasi di pedesaan pada gilirannya juga akan mendukung penetrasi telekomunikasi secara nasional. Peningkatan penetrasi telekomunikasi secara umum akan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Internasional Telecommunication Union (ITU) setiap peningkatan penterasi telekomunikasi (fixed line, red) satu persen akan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi hingga tiga persen. Kontribusi positif juga disumbangkan oleh peningkatan penetrasi layanan seluler. Studi yang dilakukan oleh London School of Bussiness, bahwa di negara-negara berkembang setiap peningkatan teledensitas 10 persen layanan seluler, memberikan kontribusi sebanyak enam persen bagi produk domestik bruto (GDP). Dengan kata lain, peningkatan penetrasi telekomunikasi–baik fixed line maupun nirkabel–, secara tidak langsung memberi kontribusi pada pendapatan domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, bukan perkara mudah menyediakan akses telekomunikasi di pedesaan. Mengingat jumlah desa di Indonesia yang belum memiliki akses telekomunikasi diperkirakan lebih dari 30 ribu. Dari sisi geografis, desa-desa yang belum memiliki akses telekomunikasi tersebar di wilayah Indonesia yang panjangnya 1/8 bentangan dunia, dengan kondisi fisik dan geografis yang beragam. Desa-desa dimaksud ada di wilayah perkotaan, pinggiran kota, kawasan pegunungan dan perbukitan, kawasan perairan atau berada di sebuah pulau yang berada di tengah samudera. Sebagian besar desa di Indonesia bahkan masuk kategori tertinggal, serta tidak memiliki infrastruktur pelayanan dasar yang memadai. Infrastruktur pelayanan dasar seperti listrik dan jalan, menjadi salah satu penting dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi saat ini. Berbagai kendala yang ada di pedesaan tak urung juga menjadi barrier bagi pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 21 Oktober 2007 menulis bahwa investasi yang tinggi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di pedesaan, serta lamanya pay back period atas investasi, menyebabkan banyak operator telekomunikasi yang enggan mengembangkan layanan hingga ke desa-desa.

Besarnya investasi, antara lain dipengaruhi oleh tingginya biaya operasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur, biaya untuk mengoperasikan infrastruktur yang telah dibangun serta biaya pemeliharan. Dalam batas-batas tertentu, sekalipun menggunakan teknologi yang sama, biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur di pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur di perkotaan. Karena itulah, berbagai keterbatasan yang ada di kawasan pedesaan menuntut tersedianya teknologi yang sesuai. Sayangnya, belum banyak teknologi yang secara spesifik dirancang atau dikembapanengkan untuk kawasan pedesaan, utamanya untuk kawasan pedesaan di Indonesia.

Persoalan yang sama juga dihadapi negara-negara yang memiliki wilayah luas dan sebagian besar masyarakatnya tinggal di pedesaan. Persoalan menjadi tambah berat tatkala muncul anggapan bahwa masyarakat pedesaan belum membutuhkan layanan telekomunikasi atau layanan telekomunikasi belum menjadi kebutuhan utama masyarakat pedesaan. Andaikata layanan telekomunikasi tersedia, layanan dimaksud tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Pandangan lain menyatakan bahwa masyarakat pedesaan umumnya memiliki tingkat pendapatan yang relative rendah, sehingga tingkat konsumsi untuk layanan telekomunikasi juga akan rendah. Asumsi bahwa bakal ada ketidakseimbangan antara investasi dengan pendapatan—sehingga pay back period butuh waktu yang lama–, seolah menjadi semacam ‘pembenaran’ bagi operator untuk tidak mengembangkan layanan hingga desa-desa di pelosok.

Suatu studi yang dilakukan Nokia Siemens Network (2007) mengungkapkan bahwa rata-rata pengeluaran telekomunikasi di daerah pedesaan emerging market berkisar antara 2 sampai 3 dolar per bulan. Emerging market merupakan terminology GSM Association untuk negara dengan teledentitas telekomunikasi kurang dari 60 persen atau memiliki pendapatan domestik bruto dibawah ambang batas minimal yang ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa. Biaya telekomunikasi masyarakat pedesaan di emerging market jauh dibawah pengeluaran rata-rata pelanggan layanan prabayar di perkotaan emerging market yang berkisar antara 7 dolar AS sampai dengan 10 dolar AS per bulan. Studi yang dilakukan Pyramid Research (2006), mengungkapkan bahwa biaya maintenance dan service untuk emerging market menyerap sekitar 30 persen dari seluruh biaya operasi (operating expenditure). Biaya ini setara dengan 80 persen total biaya jaringan. Oleh karena itu menjadi tantangan operator, bagaimana mengembangkan satu desain agar mampu menjangkau layanan dengan total cost ownership 3 dolar AS per bulan. Pyramid Research merekomendasikan tiga pendekatan yang bisa dilakukan yakni mengembangkan inovasi teknologi yang mampu mendeliver layanan berbiaya murah, mengembangkan model bisnis yang sesuai, serta melakukan pengembangan sistem jaringan baru yang memungkinkan solusi low cost menjadi feasible.

Rekomendasi Pyramid Research tampaknya menginisiasi kalangan vendor teknologi untuk dikembangkan di kawasan pedesaan dan remote area. Nokia Siemens Network, misalnya mengembangkan solusi komunikasi bertajuk Village Communication. Secara konseptual desain teknologi komunikasi pedesaan yang dikembangkan adalah resizing atau downsizing dari teknologi komunikasi pedesaan. Melalui solusi ini dikembangkan suatu sistem kemitraan antara operator telekomunikasi dengan pelaku usaha lokal di pedesaan. Sepintas, konsep ini memiliki kemiripan dengan model GrameenPhone yang dikembangkan di Bangladesh, India dan sejumlah Negara Afrika. Baik GrameenPhone maupun Village Communication mengedepankan konsep waralaba, suatu strategi mengurangi biaya operasi dan pemeliharaan, sekaligus memperluas layanan telekomunikasi. Sejauh ini, baik GrameenPhone maupun Nokia Siemens Network masih menggunakan teknologi standar yang diterapkan pada industri telekomunikasi secara umum. Nokia Siemens Network, misalnya, menawarkan satu infrastruktur telekomunikasi dengan kapasitas hingga 200 panggilan.

Dengan memperhatikan kondisi geografis yang khas, persoalan yang dihadapi di Indonesia solusi teknologi Village Communication maupun GrameenPhone belum mampu menjawab kebutuhan maupun tantangan yang dihadapi pedesaan di Indonesia. Karena solusi ini membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur tadi kemudian diperluas coveragenya. Di daerah pelayanan baru—hasil perluasan coverage, selanjutnya dikelola oleh mitra operator dengan system bagi hasil atau waralaba. Untuk daerah pedesaan di pinggiran kota, model seperti ini bisa diterapkan atau dikembangkan. Persoalan muncul tatkala lokasi desa jauh di pelosok. Apalagi jika kontur tidak mendukung perluasan coverage sebagaimana terjadi di desa Sentosa, Malabar, Jawa Barat. Sekalipun di sekitar desa Sentosa terdapat akses telekomunikasi, namun dari kendala kontur sinyal tidak bisa menjangkau desa Sentosa.


[1] Jeffrey D Sacht, Internet and Mobile Phone Spur Economic Development, Gulf Times, 21 Agustus 2008

[2] Technology Assesment for Universal Service Obligation for ASEAN Member Countries, tProject-PUSTRAL UGM, Yogyakarta, 2007

[3] The New Handset Paradigm for The Next Billion, GSMA, 2006

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: