desa pinter

menambah pinter desa pinter

Seluler Masuk Desa (2)

Posted by taufikrachman09 pada 11 Oktober 2009

Kendala Pengembangan Telepon Pedesaan

bala 

Banyak kalangan menilai Indonesia memiliki lingkungan pedesaan yang khas, serta miskin infrastruktur pelayanan dasar. Dalam batas-batas tertentu, tantangan yang dihadapi pedesaan di Indonesia jauh lebih rumit dibandingkan dengan pedesaan di negara tetangga kita, seperti Thailand, Filipina atau negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Bagaimanapun juga karakteristik geografis Indonesia membutuhkan treatment tersendiri. Setidaknya treatment wilayah daratan yang datar, daratan dengan pegunungan, atau wilayah kepulauan di tengah lautan, tentu saja tidak akan sama. Persoalan akan menjadi semakin kompleks, tatkala dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Bagi sebagian kalangan, tentu akan merasa aneh tatkala mendengar berita mengenai Menteri Keuangan yang harus menangguhkan rencana peresmian Kantor Departemen Keuangan di Manado, Sulawesi Utara. Karena kantor bersangkutan belum dialiri listrik, dan harus menunggu enam sampai sembilan bulan untuk mendapatkan aliran listrik. Manado merupakan ibukota provinsi Sulawesi Utara. Bila di ibukota provinsi saja sulit mendapatkan listrik, bagaimana dengan kota-kota lain bahkan kawasan pedesaan yang ada di pelosok. Sulitnya mendapatkan pasokan listrik, seperti yang terjadi di Manado, menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan listrik dengan pasokan listrik yang ada.

Ketidakseimbangan pasokan listrik antara Jawa dengan luar Jawa, masih terjadi saat ini. Data PLN menyebutkan dari 22 wilayah pemasaran listrik PLN, konsumsi kawasan Jawa, Madura dan Bali mencapai 80 persen. Dengan demikian, dari kapasitas produksi 25.222 MW ( tahun 2007), sekitar 20.177 MW dikonsumsi pelanggan di Jawa-Bali. Dari sisi konsumen, jumlah pelanggan PLN tahun 2007 mencapai 37,334 juta, sebanyak 34,684 juta merupakan pelanggan rumah tangga. Daya tersambung pelanggan rumah tangga pada tahun 2007 mencapai 27.777 mVa, di luar kelompok rumah tangga mencapai 28.772 mVa. Terjadi perimbangan antara konsumsi pelanggan rumah tangga dengan non rumah tangga. Namun memperhatikan jumlah pelanggan rumah tangga, konsumsi rata-rata pelanggan rumah tangga berkisar 600 Kwh per bulan. Dibandingkan dengan konsumsi rata-rata per kapita dengan negara tetangga seperti Malaysia, konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih tergolong rendah.

Tingginya konsumsi listrik di Jawa-Bali, menjadikan elektrifikasi listrik di Jawa, Madura dan Bali mencapai 100 persen. Sementara tingkat elektrifikasi di luar daerah tersebut berkisar antara 22 sampai 60-an persen. Daya serap yang tinggi di wilayah Jawa, Madura dan Bali menjadikan kawasan lain menghadapi defisit listrik–sehingga sering terjadi pemadaman bergilir. Sekadar ilustrasi, Kalimantan Barat mengalami defisit 8 MW, Kalimantan Tengah 30 MW dan Kalimantan Selatan 20 MW.2 Di Luar Jawa-Bali, listrik masih terkonsentrasi di kota, baik ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, serta sebagian ibukota kecamatan. Rasio elektrifikasi hingga pertengahan tahun 2008 mencapai 55 persen. Artinya masih ada 45 persen populasi yang belum tersentuh aliran listrik. PLN sendiri menargetkan pada tahun 2013 tercapai tingkat elektrifikasi 75 persen. Dengan memperhatikan tingkat elektrifikasi di Jawa, Madura dan Bali, 45 persen populasi yang belum tersentuh aliran listrik ada di luar Jawa dan Bali. PLN sendiri berencana menambah pasokan listrik sebanyak 10 ribu MW hingga tahun 2010. Namun demikian, pasokan listrik tambahan masih dikonsentrasikan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa-Bali, yakni sebesar 70 persen sisanya sebanyak 30 persen untuk luar Jawa-Bali. Kebijakan ini mengisyaratkan bahwa pedesaan di luar Jawa-Bali, masih harus sabar menunggu kehadiran listrik PLN.

Bagi operator telekomunikasi, listrik merupakan salah satu pendukung kegiatan operasi yang utama. Mengingat, infrastruktur telekomunikasi seperti BTS, umumnya dirancang untuk kawasan yang memiliki aliran listrik 24 jam. Sekadar ilustrasi, untuk mengoperasikan satu site BTS standar, membutuhkan listrik sekitar 6000 KVA yang haru wamenas menyala 24 jam. Untuk BTS mini membutuhkan listrik sekitar 2500 KVA hingga 4000 KVA. Deployment di daerah yang belum tercover listrik 24 jam atau belum memiliki listrik sama sekali, membutuhkan dukungan sumber energi pengganti listrik, seperti genset atau sumber energi lain, seperti energi angin atau tenaga surya. Untuk energi alternatif, diperlukan pengadaan equipment seperti genset. Untuk mengoperasikan genset, dibutuhkan solar. Biaya yang diperlukan untuk membeli solar, umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk membayar tagihan listrik PLN. Persoalan makin bertambah, apabila di site BTS bersangkutan solar sulit diperoleh. Biaya operasional yang diperlukan, tentu saja semakin besar. Ujung-ujungnya investasi juga makin membengkak.

Lis trik hanyalah satu masalah krusial yang dihadapi kalangan operator saat akan memperluas area layanan di pedesaan. Persoalan lain yang tak kalah rumit adalah lokasi dimana infrastruktur itu akan dibangun. Untuk membangun site di Rinding Allo, misalnya, diperlukan dukungan moda transportasi umum untuk membawa peralatan yang diperlukan. Dengan kondisi jalan yang ada seperti sekarang ini, tak mudah sebuah truk masuk ke desa itu. Sementara peralatan untuk infrastruktur telekomunikasi membutuhkan dukungan alat angkut berkapasitas besar. Perubahan moda transportasi, dengan sendirinya akan meningkatkan cost, juga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk deployment infrastruktur. Persoalan tambah rumit, untuk deployment infrastruktur di wilayah kepulauan di tengah lautan, seperti Balabalakan yang berlokasi di Pulau Sabakatang. Moda transportasi apa yang harus digunakan untuk mengangkut peralatan? Tak ada moda transportasi umum yang singgah di desa ini. Transportasi yang tersedia hanya kapal nelayan biasa. Bisa saja meminta bantuan TNI-AL atau menggunakan kapal barang. Bila kemudian kapal yang lebih besar menjadi pilihan, pertanyaan berikut adalah dimana kapal itu sandar? Dermaga yang ada di Balabalakan dirancang untuk kapal ikan tradisional. Kapal yang lebih besar harus bersandar di tengah laut. Andaikata persoalan teratasi, muncul masalah baru saat peralatan sampai di dermaga. Desa ini tak memiliki jalan desa, sebagaimana pedesaan di Jawa. Tak ada truk atau mobil. Mau tidak mau, peralatan harus diangkut dengan tenaga manusia.

Makin ke Timur, persoalan yang dihadapi makin rumit. Bisa dibayangkan kesulitan apa yang dialami operator seluler saat akan membangun infrastruktur telekomunikasi di pinggiran Wamena atau pegunungan Jayawijaya. Seluruh moda transportasi dikerahkan untuk bisa membawa peralatan yang dibutuhkan ke lokasi dimana akan dibangun infrastruktur telekomunikasi. Biaya transportasi untuk pengiriman peralatan ke lokasi, boleh jadi setara dengan biaya pembangunan infrastruktur di Jawa atau kota-kota lain di Sumatera, Bali atau Lombok. Berbagai pengeluaran ekstra harus ditanggung operator. Membangun satu site di Papua, boleh jadi setara dengan biaya pembangunan dua sampai tiga site BTS di Jawa.

Katakanlah infrastruktur telah dibangun, energi untuk mengoperasikan infrastruktur telah tersedia. Pertanyaan selanjutnya adalah ada tidaknya link transmisi. Masalah link transmisi, tak kalah menarik dengan persoalan dasar seperti listrik dan infrastruktur dasar. Bagaimanapun, ketersediaan link transmisi ikut menentukan apakah infrastruktur yang dibangun bisa dimanfaatkan secara optimal atau tidak. Sebagaimana listrik, link transmisi ternyata baru mengcover sebagian kecil wilayah kita. Sebagaimana diketahui, belum semua wilayah di Indonesia telah terhubung dengan link transmisi, seperti jaringan serat optik. Jaringan serat optik yang ada baru menjangkau wilayah Timur Sumatera, Jabotatek, bagian utara Jawa, sebagian Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Satelit menjadi satu-satunya pilihan. Konsekuensinya bila teknologi satelit yang dipilih adalah biaya yang harus dibayar pengguna.

Keterbatasan link transmisi, telah mendorong pemerintah memprakarsai pembangunan jaringan serat optik yang akan menjadi backbone bagi jaringan telekomunikasi nasional. Program ini dikenal dengan Palapa Ring I. Hingga tahun 2006, jaringan serat optik yang dimiliki operator telekomunikasi secara nasional adalah 20.799 KM, terdiri dari Sumatera 4225 KM, Jawa 13.574 KM, NTT 480 KM, Kalimantan 1.275,2 KM, Papua 4.8 KM sementara Maluku belum memiliki jaringan serat optik sama sekali. Dari total jaringan yang ada, praktis wilayah Barat memiliki jaringan sepanjang 19.694 KM, sementara wilayah Timur 1.104.05 KM. Karena belum terjangkau jaringan serat optik, kalangan operator memanfaatkan satelit sebagai link transmisi di daerah yang belum tersentuh jaringan serat optik.

Keterbatasan jaringan serat optik menyebabkan banyak operator telekomunikasi memanfaatkan satelit untuk link transmisi. Pemanfaatan satelit, tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Selain biaya yang besar–dibandingkan dengan link transmisi menggunakan jaringan serat optik–, link transmisi menggunakan satelit juga memiliki berbagai keterbatasan apabila dikaitkan dengan konten atau layanan telekomunikasi. Wilayah Indonesia bagian Timur, misalnya, sebagian besar wilayahnya belum bisa menikmati akses jaringan pita lebar (broadband) sebagai_DSC3103amana pelanggan di wilayah Indonesia bagian Barat.

Karena itulah pemerintah memprakarsai pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau 440 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Ia akan diintegrasikan dengan jaringan yang telah ada dan dibangun penyelenggara telekomunikasi, selanjutnya akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan jasa telekomunikasi. Jaringan yang tertintegrasi juga akan meningkatkan bandwits. Program ini diperkirakan akan mampu menyediakan bandwits 100 GB dan bisa ditingkatkan lagi menjadi 160 GB. Ada berbagai manfaat apabila proyek ini bisa diwujudkan. Manfaat dimaksud antara lain[1]

· Tersedianya layanan telekomunikasi dari voice hingga broadband di seluruh kabupaten/kota

· Akan terjadi efisiensi investasi yang akan mendorong tarif layanan semakin murah dan terjangkau.

· Terjadi percepatan pembangunan sektor telekomunikasi, khususnya di Indonesia Bagian Timur, dan akan mendorong bertumbuhnya varian penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan aplikasinya.

· Keberadaan aplikasi seperti distance learning, telemedicine, egovernment dan aplikasi lainnya dapat diimplementasikan hingga kabupaten/kota

· Percepatan pengembangan potensi ekonomi di wilayah.

Palapa Ring akan membangun jaringan serat optik sepanjang 57.087 KM, terdiri dari jaringan serat optik di laut 35.280 KM dan di daratan 21.807 KM. Tahap pertama akan dibangun jaringan serat optik sepanjang 11.202 KM dengan 30 landing point di kawasan Timur Indonesia. Landing point tersebar di NTT, NTB, Sulawesi, Maluku dan Papua. Program yang melibatkan konsorsium beranggotakan lima perusahaan ini, menghabiskan dana sekitar Rp 3 triliun dan diharapkan selesai dalam tiga tahun. Akan dibangun jaringan serat optik kabel laut sepanjang 9.345 KM, dan jaringan serat optik di daratan 1.857 KM. Dengan selesainya proyek ini, kawasan Timur Indonesia akan memiliki bandwits sekitar 20 GB.

Masalah link transmisi, membawa kita pada apa teknologi yang tepat untuk deployment infrastruktur telekomunikasi di pedesaan. Realitas ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa perangkat yang dibutuhkan untuk deployment di kawasan perkotaan, belum tentu bisa diterapkan di pedesaan yang berada di kawasan perbukitan atau pegunungan, termasuk kawasan di kepulauan. Kontur yang berbeda, antara satu daerah dengan daerah yang lain, tentu saja membutuhkan solusi tersendiri. Sekadar ilustrasi, untuk koneksi VSAT di satu lokasi cukup membutuhkan satu parabola dengan diameter tiga meter. Namun di lokasi lain, diperlukan lebih dari satu antena parabola. Tidak tertutup kemungkinan, diperlukan equipment yang berbeda untuk melayani satu desa di perbukitan atau pegunungan.

Tidak mudah membangun infrastruktur telekomunikasi di pedesaan, apalagi untuk pedesaan di Indonesia yang memiliki karakteristik khas. Ada pandangan bahwa intensitas ekonomi pedesaan saat ini terlalu rendah untuk justifikasi investasi information and technology communication (ICT).[2] Di sisi yang lain pengembangan akses telekomunikasi dan informatika di pedesaan juga membutuhkan treatment tersendiri, serta memperhitungkan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Armein ZR Langi mengebut ada sejumlah persayaratan yang harus dipenuhi agar telekomunikasi pedesaan bisa berhasil, yakni infrastruktur harus murah, layanan harus mendukung kebutuhan sosial, ekonomi dan pemerintahan di pedesaan, model bisnis harus menarik bagi investasi, layanan pelanggan yang memudahkan perolehan pelanggan dan pembayaran, serta pemasangan peralatan yang dapat dilakukan tenaga setingkat teknisi lulusan STM/SMK.[3]


 

[1] Siaran Pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 21 Oktober 2007

[2] Media Indonesia, 26 Februari 2005

[3] Armein ZR Langi, Franchising Operasi Telekomunikasi: Strategi Baru untuk USO Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia, Institut Teknologi Bandung, 3-4 Mei, 2006.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: