desa pinter

menambah pinter desa pinter

Seluler Masuk Desa (7)

Posted by taufikrachman09 pada 11 Oktober 2009

Melompat ke Desa Pinter

 

 

 aceh-samsung (167) Gagalnya tender USO 2007 merupakan pukulan tersendiri bagi pemerintah. Muncul berbagai kontroversi dan spekulasi atas kegagalan tender tersebut. Di lain pihak, kegagalan tender USO 2007 menyebabkan Program Desa Berdering yang diharapkan bisa terealisasi pada September 2009, sulit diwujudkan mengingat jumlah akses yang akan dibangun serta sempitnya waktu yang tersedia. Desa Berdering sendiri merupakan program Departemen Komunikasi dan Informatika, sekaligus program yang masuk rencana pembangunan jangka menengah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dengan demikian, program Desa Berdering pada dasarnya adalah program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dimaksud, diperlukan satu terobosan dari pemerintah. Sebelum dilakukan tender ulang, dilakukan pengkajian ulang terhadap konsep, rumusan dan implementasi USO. Salah satu elemen yang dikaji ulang adalah jumlah desa yang akan menjadi sasaran program USO. Memperhatikan ketersediaan akses telekomunikasi di pedesaan yang disediakan penyelenggara telekomunikasi, terjadi penyusutan jumlah desa sasaran. Bila pada program sebelumnya ditetapkan 38.471 desa, diputuskan bahwa program USO baru akan melakukan akselereasi peyediaan akses telekomunikasi dan informatika pada 31.824 desa. Selanjutnya, dari sisi ketersediaan layanan juga mengalami perubahan. Bila sebelumnya layanan wajib yang disediakan adalah telekomunikasi dasar yakni layanan telefoni dasar (memanggil dan dipanggil) serta layanan pesan singkat (SMS), pemerintah memutuskan untuk menambah layanan akses internet (internet ready) berkecepatan rendah pada desa USO. Layanan dimaksud meliputi • Kecepatan transfer data (throughput) minimal sebesar 56 Kbps yang diukur dari CPE ke perangkat Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal KPU Telekomunikasi • Latency maksimal 750 ms yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran. • Packet Loss maksimal 2 % yang diukur dari CPE ke Indonesia Internet Exchange (IIX) sebagai referensi pengukuran. Di banyak negara berkembang, seperti Thailand, selain telefoni dasar juga tersedia layanan internet berkecepatan rendah. Di Thailand, kecepatan transfer minimal yang disediakan untuk akses internet di desa USO adalah 56 Kpbs baik menggunakan teknologi GSM, CDMA maupun teknologi lainnya. Akses dengan kecepatan rendah dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan di pedesaan yang masih berada dalam tahap pengenalan internet. Hasil pengkajian ulang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mencabut Peraturan Menkominfo No 11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (terakhir diubah dengan Peraturan Menkominfo No 38 Tahun 2007). Sebagai gantinya diterbitkan Peraturan Menkominfo No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi. Regulasi terbaru selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan tender ulang USO 2008, sekaligus menjadi rujukan bagi konsep dan implementasi USO di lapangan. Terdapat sejumlah perubahan rumusan dan ketentuan mengenai USO. Salah satu diantaranya adalah pelaksana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU). Pada Peraturan Menkominfo 32 Tahun 2008, pelaksana KPU adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi. Konsekuensinya, peserta tender USO 2008 dibatasi padapenyelenggara jaringan telekomunikasi saja. Pemerintah juga mempertimbangkan daftar negative investasi (DNI). Dengan demikian tender USO 2008 hanya terbuka untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan kepemilikan saham asing sebanyak-banyaknya atau sama dengan 49 persen. Aturan baru mengenai peserta tender USO 2008 telah menutup peluang masuknya penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, seperti PT Excelcomindo Pratama, PT Natrindo Telepon Seluler, atau Hutchinson CP Indonesia. Peluang yang sama dialami penyelenggara jasa telekomunikasi seperti internet service provider (ISP). Aturan baru mengenai tender USO 2008, tak urung mengundang reaksi keras dari kalangan penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa internet (Internet Service Provider/ISP) mendesak pemerintah agar diikutsertakan dalam tender. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Sylvia Sumarlin mengklaim bahwa ISP siap untuk mengikuti tender tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sudah dibangunnya jaringan telekomunikasi pedesaan di daerah terpencil di Sukabumi atau Aceh oleh ISP untuk internet dan layanan telepon lewat internet (VoIP) . Muncul pula tudingan bahwa tender ulang USO dirancang hanya untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi eksisting yang besar, sehingga menutup peluang perusahaan menengah dan kecil. Pembatasan peserta tender, rupanya tidak lepas dari upaya pemerintah memenuhi target Desa Berdering pada September 2009. mengingat sempitnya waktu—pemerintah menetapkan lama pekerjaan satu tahun–, pemenang tender diharapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memiliki pengalaman dalam deployment jaringan hingga ke pelosok-pelosok. Di sisi lain, memperhatikan jumlah akses yang akan dibangun beserta persebarannya, serta waktu kontrak selambat-lambatnya 12 bulan, memang dibutuhkan dukungan teknologi, sumber daya dan pembiayaan yang memadai. Pada sisi lain, pembatasan peserta tender mendapat dukungan, karena ada kekhawatiran peserta tender yang bukan penyelenggara jaringan telekomunikasi, lebih tertarik pada lisensi jaringan tetap lokal dan lisensi broadband wireless acces, ketimbang program USO. Sehingga tender dipandang sebagai sebuah proyek semata, padahal secara konseptual USO berdasarkan Permenkominfo 32 Tahun 2008 adalah sebuah investasi jangka panjang yang mendapat dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, sementara untuk biaya operasi dan pemeliharaan,IMG_8211

termasuk pengembangan pasar prakomersial dibebankan kepada pemenang tender. Pada lima tahun pertama, layanan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi berstatus nonkomersial. Pada periode berikutnya, pemenang tender bisa meningkatkan status layanan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi ke tahap layanan komersial sebagaimana wilayah lainnya. Di sisi yang lain, pemerintah menerapkan konsep service based contract untuk jangka waktu lima tahun dan bisa diperpanjang. Di atas kertas, untuk jangka waktu lima tahun, program USO bisa terjaga kontinuitasnya. Selanjutnya infrastruktur USO—yang notabene akan menjadi milik pemenang tender–, diposisikan sebagai bagian dari investasi dan ekspansi layanan penyelenggara telekomunikasi ke desa-desa. Karena infrastruktur USO merupakan bagian dari ekspansi layanan penyelenggara telekomunikasi, kecil kemungkinkan operator akan melepaskan infrastruktur dimaksud. Apalagi pemerintah juga menawarkan lisensi jaringan lokal tetap dan pemanfaatkan broadband wireless acces (BWA). Waktu lima tahun, bagi operator, cukup memadai untuk membangun atau membentuk pasar. Karena dana pembangunan infrastruktur berasal dari pemerintah, praktis pelaksana KPUT hanya menyediakan dana untuk operasi dan pemeliharaan. Dengan demikian, investasi yang ditanam pelaksana KPUT lebih rendah dibandingkan dengan investasi untuk kawasan nonUSO. Dari perspektif bisnis, dukungan pembiayaan pada program USO mampu menekan total cost ownership sedemikian rupa, sehingga dengan struktur tarif murah yang diberlakukan di wilayah pelayanan universal masih ada elastisitas bagi pemenang tender untuk mendapatkan revenue. Apalagi, tarif layanan telekomunikasi terus mengalami penurunan, sehingga tidak tertutup kemungkinan tarif yang diberlakukan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi mendekati tarif yang diberlakukan pemenang tender pada layanan komersial. Hal ini, menjadikan kontinuitas pelayanan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi akan terjaga kesinambungannya. Apalagi jika pemenang tender adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memiliki customer based dalam jumlah besar, serta menggunakan teknologi yang populis dan user friendly di tengah masyarakat. Hal ini, tentu saja, akan memberi nilai tambah yang lain. Perubahan lain menyangkut konsep USO adalah akses yang disediakan. Bila pada regulasi sebelumnya akses yang wajib disediakan adalah layanan telefoni dasar, yakni telepon dan pesan singkat. Pada USO baru, layanan ditambah dengan akses internet (internet ready). Tahap awal diantara 31.824 desa tersebut terdapat 100 desa–masing-masing provinsi tiga desa–, yang memiliki akses internet. Oleh karena itu, selain menyediakan akses internet di Desa Pinter yang ditetapkan, pemenang tender juga diwajibkan menyediakan perangkat pendukung, seperti: • komputer • printer dan pheripheral • modem internet • koneksi ke Internet Service Provider (ISP) Untuk mendukung ketersediaan akses internet di wilayah pelayanan universal telekomunikasi, pemerintah menawarkan linsensi penggunaan spektrum frekuensi radio 2.3 Ghz dengan wilayah cakupan sampai dengan wilayah kecamatan pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi yang dimenangkan. Bahkan pemerintah juga memberi kelonggaran bagi pengembangan layanan berbasis frekuensi radio 2.3 Ghz hingga wilayah kecamatan secara otomatis, setelah pemenang tender menyediakan layanan broadband wireless acces di desa yang menjadi sasaran program USO. Memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah berkait dengan tender ulang USO, tergambar disini bahwa pemerintah berharap agar pemenang tender USO mampu merealisasikan program Desa Berdering pada September 2009. Mengantisipasi mundurnya penyediaan akses di seluruh desa yang belum terjangkau akses telekomunikasi, pemerintah melakukan satu lompatan dengan mengembangkan program Desa Pinter lebih awal. Desa Pinter merupakan lanjutan dari program Desa Berdering. Program Desa Pinter diharapkan terwujud pada tahun 2013. Untuk mencapai sasaran Desa Berdering pada September 2009, memang akan bergantung pada bagaimana kinerja pemenang tender USO. Pada 14 Oktober 2008, pemerintah membuka tender ulang USO, untuk tujuh paket pekerjaan. Dibandingkan tender sebelumnya, peserta tender mengalami penyusutan. Tender pada mulanya diikuti 23 perusahaan, namun dalam perkembangannya kemudian tinggal sebelas perusahaan yang maju dalam tahap prakualifikasi. Dari sebelas perusahaan ini, tercatat hanya enam perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan administrasi dan teknologi, yakni PT Telkom, PT Telkomsel, Indosat, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Citra Sari Makmur untuk maju dalam tahapan berikutnya. Dari seleksi akhir pada masing-masing paket, pada 8 Januari 2009, pemerintah menetapkan Telkomsel sebagai pemenang tender untuk Paket 2 dan 7. Sekitar sepekan kemudian, Telkomsel kembali ditetapkan sebagai pemenang tender untuk Paket 1, Paket 3 dan Paket 6. Tidak ada sanggahan berkenaan dengan penetapan Telkomsel sebagai pemenang tender USO 2008. Pada 15 Januari 2007 antara Kepala Balai Informasi dan Telekomunikasi Pedesaan, Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika dengan PT Telkomsel selaku pemenang tender untuk Paket 2 dan Paket 7. Dilanjutkan dengan penandatangan kontrak yang sama, pada 4 Februari 2009 untuk Paket 1, Paket 3 dan Paket 6. Paket 2 meliputi pedesaan di tujuh provinsi di Sumatera Bagian Tengah dan Bagian Selatan, yang terdiri dari Jambi (751 desa), Riau (701 desa), Kepulauan Riau (90 desa), Bangka Belitung ( 141 desa), Bengkulu ( 969 desa), Sumatera Selatan ( 1.752 desa) dan Lampung ( 793 desa). Sementara paket 7 meliputi pedesaan di lima provinsi di Pulau Jawa. Terdiri dari Banten ( 530 desa), Jawa Barat ( 1.038 desa), Jawa Tengah ( 1.551 desa), DIY ( 19 desa) dan Jawa Timur ( 1.436 desa). Untuk Paket 1 meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( 3.611 desa), Sumatera Utara (2.809 desa) dan Sumatera Barat (1.695 desa ). Paket 3 meliputi provinsi Kalimantan Barat ( 854 desa), Kalimantan Tengah ( 1. 131 desa) dan Kalimantan Selatan ( 914 desa) . Paket 6 meliputi Provinsi Bali ( 139 desa), Nusa Tenggara Barat ( 198 desa) dan Nusa Tenggara Timur ( 2.031 desa) Berdasarkan kontrak, akses telekomunikasi dan informatika harus diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak kontrak ditandatangani. Melalui program USO Tahun 2008, pemerintah berencana menyediakan akses telekomunikasi dan informatika pada 31.324 desa yang dibagi dalam tujuh paket. Desa yang akan menikmati fasilitas tersebut adalah desa-desa yang belum terjangkau akses telekomunikasi dan informatika. Diantara 31.324 desa, terdapat sekitar 100 desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas akses internet. Desa dengan fasilitas internet (Desa Pinter) tersebar di 33 provinsi, masing-masing provinsi mendapat alokasi tiga desa. Masih ada dua paket kontrak yang belum ditetapkan pemenangnya, yakni Paket 4 dan Paket 5. Paket 4 yang meliputi Sulawesi Utara ( 474 desa), Gorontalo ( 184 desa ), Sulawesi Tengah ( 744 desa ) , Sulawesi Barat ( 236 desa ) , Sulawesi Selatan ( 905 desa ) , Sulawesi Tenggara ( 929 desa ) , Maluku Utara ( 567 desa ) dan Maluku ( 710 desa) . Sedangkan paket 5 meliputi wilayah Irian Jaya Barat ( 768 desa ) dan Papua ( 2.247 desa ). Dari tujuh paket pekerjaan, Telkomsel ditetapkan sebagai pemenang untuk lima paket pekerjaan. Dua paket—yakni paket 4 dan 5–, dinyatakan tidak ada pemenangnya. Pemerintah pada April 2009 melakukan tender ulang paket 4 dan 5.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: