desa pinter

menambah pinter desa pinter

Telepon Masuk Desa (6)

Posted by taufikrachman09 pada 11 Oktober 2009

Menuju Desa Berdering

 aceh Guna meningkatkan penetrasi telekomunikasi di pedesaan, pemerintah melakukan deregulasi sector telekomunikasi, antara lain membuka kompetisi penuh sektor ini yang sebelumnya cenderung bersifat monopolistik. Berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2004, pemerintah menerapkan kebijakan baru yakni penyelenggara jaringan tetap lokal telekomunikasi diberi keleluasaan untuk melayani daerah komersial berdasarkan mekanisme pasar. Selanjutnya untuk daerah-daerah nonkomersial atau daerah yang belum terlayani menjadi tanggungjawab pemerintah. Selanjutnya Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2004, tentang Kewajiban Pelayanan Universal. Pada Peraturan Perhubungan No 34 Tahun 2004, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut[1]

a. Pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) yang merupakan hak masyarakat terutama di daerah perintisan (daerah KPU/USO) yang tidak disentuh oleh penyelenggara telekomunikasi karena pertimbangan komersial;

    1. Dana pembangunan KPU bersumber dari kontribusi penyelenggara sebesar 0,75% dari pendapatan kotor dengan memperhatikan bad debt dan beban interkoneksi;
    2. Pemerintah akan menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk pelaksanaan USO.

Kontribusi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi untuk mendukung program USO, tidak hanya diterapkan di Indonesia. Saat itu, kebijakan serupa juga diterapkan di hampir semua negara, dengan persentase yang bervariasi. Dari sisi besaran kontribusi, persentase yang dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi yang wajib dibayar penyelenggara telekomunikasi di negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam. Di negara tetangga, besar kontribusi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi berkisar antara 3 hingga 6 persen.

Terjadinya perubahan struktur kelembagaan pada Ditjen Postel pada tahun 2005 menjadikan implementasi program USO, belum bisa dilaksanakan pada tahun 2005. Ditjen Postel yang sebelumnya berada dibawah Departemen Perhubungan, menjadi bagian dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya pada Agustus 2005 terbit Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Menindaklanjuti PP No 28 Tahun 2005, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation. Berdasar pasal 13 Peraturan Menteri Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005, ditetapkan besarnya kontribusi adalah 0,75 persen dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun buku efektif yang diberlakukan terhitung sejak bulan Januari 2005. Berdasarkan PP No 7 tahun 2009, mulai 1 Januari 2009 besaran kontribusi pelayanan universal dinaikkan menjadi 1,25 persen.

Dengan pembiayaan yang bersumber dari kontribusi kewajiban pelayanan universal, pemerintah selanjutnya merencanakan pembangunan fasilitas telekomunikasi sebanyak 114.776 satuan sambungan telepon pada 44.809 desa secara bertahap dalam waktu lima tahun. Pemerintah memutuskan pada program USO, penggunaan teknologi bersifat terbuka. Sementara untuk ketersediaan fasilitas telekomunikasi di desa sasaran mempertimbangan situsi dan kondisi desa bersangkutan. Dalam hal ini, ditetapkan tiga rujukan dasar, yakni[2]

  • Untuk desa nonmature akan disediakan fasilitas Information Access Point (IAP) yang bersifat satu arah dan bersifat kolektif.
  • Untuk desa semimature akan disediakan fasilitas teleponi dasar yan bersifat kolektif.
  • Untuk desa mature akan disediakan akses internet dan penetrasi oleh operator berbasis individual subscriber.

Penyediaan fasilitas telekomunikasi di desa USO akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka, dengan mengutamakan prinsip pengadaan, yang berorientasi pada suistainable service based contract dan prinsip pendanaan tahun jamak dan dikelompokkan berdasarkan blok wilayah[3]. Tender terbuka untuk

  • Penyelenggara JaringanTelekomunikasi.
  • Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi bekerjasama dengan perusahaan daerah/UKM.
  • Vendor/ Kontraktor (bekerjasama dengan penyelengg_MG_0809ara jaringan telekomunikasi).

Mekanisme kontribusi, diterapkan pemerintah guna mengatasi kendala kebutuhan dana dalam bagi program USO. Dari kontribusi penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi tersebut diimplementasikan program USO di seluruh desa. Tahap awal berupa penyediaan akses telekomunikasi dan informatika dasar di seluruh desa yang belum menikmati layanan telekomunikasi dan informatika. Program USO sedianya akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2006. Namun program ini belum terlaksana. Pemerintah kemudian melakukan pengkajian ulang terhadap program USO, termasuk desa sasaran dengan melibatkan instansi terkait, seperti Menteri Negara Percepatan Pembangunan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dari pengkajian ulang atas program USO selanjutnya ditetapkan 38.471 desa yang akan menjadi sasaran program ini dan dikelompokkan dalam 11 wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) . Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran multi years dengan nilai kontrak tahun pertama Rp 1,16 triliun.

Selanjutnya ditetapkan wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) dan jumlah desa yang akan mendapatkan fasilitas telekomunikasi, yakni:

  • WPUT I meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 10.520 desa.
  • WPUT II meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 1.967 desa.
  • WPUT III meliputi Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 3.711 desa.
  • WPUT IV meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 2.157 desa.
  • WPUT V yang meliputu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk pembangunan akses Telekomunikasi dan Informatika pada 2.209 desa.
  • WPUT VI meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah untuk pembangunan akses telekomunikasi pada 1.504 desa.
  • WPUT VII meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 2.424 desa.
  • WPUT VIII meliputi Papua dan Irian Jaya Barat untuk pembagunan akses telekomunikasi dan informatika pada 3.015 desa.
  • WPUT IX meliputi Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 1.309 desa.
  • WPUT X meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 2.539 desa.
  • WPUT XI meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur untuk pembangunan akses telekomunikasi dan informatika pada 7.116 desa.

Sekalipun dana telah tersedia USO belum juga direalisasikan. Pemerintah terkesan berhati-hati dengan program ini. Baru pada 21 September 2007, pemerintah secara resmi membuka tender USO untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika pada 38.471 desa yang terbagi dalam dalam 11 blok WPUT. Melalui program ini, diharapkan Desa Berdering atau desa yang memiliki fasilitas telekomunikasi bisa diwujudkan pada tahun 2009. Sebanyak 27 perusahaan yang mengikuti prakualifikasi USO 2007. Peserta adalah penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi nasional. Pada seleksi tahap awal sebanyak 24 dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender. Selanjutnya, melalui proses evaluasi administrasi dan teknologi, ditetapkan dua peserta yang akan maju ke babak berikutnya yakni PT Asia Cellular Satelite (ACeS) dan PT Telkom.

Pada program USO 2007, PT ACeS mengajukan empat teknologi[4], yakni IP VSAT (Internet Protocol Very Small Aperture Terminal), Wireless IP, Terestrial GSM/CDMA, dan Portable Fixed Satellite (PFS). Teknologi GSM dan CDMA digunakan di desa yang sudah ada coverage jaringan GSM dan CDMA, melalui `extend` jaringan GSM dan CDMA yang ada. IP VSAT digunakan di desa yang sudah ada listriknya, Wireless IP digunakan di desa yang padat penduduknya tapi belum ada listrik dan PFS digunakan untuk desa yang tidak padat penduduknya dan tidak ada listriknya. Untuk implementasi GSM PT ACeS melakukan kerjasama dengan PT Exelcomindo Pratama, sedangkan CDMA bekerjasama dengan Bakrie Telecom. Namun dalam penilaian akhir, dari lima teknologi yang ditawarkan ACeS, tiga teknologi yakni PFS, CDMA dan GSM tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi, utamanya kesesuaian dengan sistem penomoron yang dialokasikan.[5] Telkom dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi, karena harga penawaran yang diajukan melebihi pagu anggaran yang disediakan untuk program USO.


[1] Pengumuman Menteri Perhubungan No 2 Tahun 2004, Jakarta, 30 Maret 2004

[2] Siaran Pers Ditjen Postel, 12 Januari 2006

[3] ibid

[4] Antara 27 Otober 2007.

[5] Siaran Pers Ditjen Postel, Depkominfo, 12 Januari 2008.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: